WhatsApp Bupati Diretas, Diskominfo Diam: “Ini Bukti Lemahnya Mitigasi Ancaman Siber”

KUNINGAN - FORWADES.COM,- Peretasan akun WhatsApp milik Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, bukan hanya menciptakan kegaduhan di ruang digital publik, tetapi juga menelanjangi kelemahan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Kritik tajam pun diarahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilai gagal menjalankan fungsi strategisnya dalam perlindungan komunikasi digital pejabat daerah.

Oon Mujahidin, Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), menilai kejadian ini merupakan indikasi buruknya kesiapsiagaan institusi terkait terhadap ancaman siber.

“Ini bukan sekadar kasus peretasan biasa. Ini cerminan dari lemahnya sistem pertahanan digital Pemda. Diskominfo seperti kehilangan arah. Fungsi deteksi dini tidak jalan, komunikasi publik lemah, dan mitigasi hampir tidak terlihat,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

Menurut Oon—yang akrab disapa Pecoy—absennya respon cepat dari Diskominfo justru memperburuk situasi. Masyarakat dibiarkan bingung membedakan antara akun resmi dan yang telah diretas, tanpa adanya klarifikasi atau langkah pengamanan yang jelas.

“Warga dibiarkan bingung, sementara Diskominfo terkesan pasif. Ini krisis kepercayaan digital yang seharusnya bisa dicegah jika ada protokol keamanan yang mapan,” tambahnya.

Pecoy juga mempertanyakan kompetensi teknis dan kesiapan sumber daya manusia Diskominfo dalam menghadapi insiden digital semacam ini. Ia menekankan bahwa perlindungan komunikasi bagi pejabat publik seharusnya menjadi prioritas utama.

“Bukan hanya bupati, tapi juga kepala dinas, camat, bahkan lurah perlu sistem keamanan digital. Kalau akun WhatsApp seorang kepala daerah bisa diretas begitu mudah, kita harus pertanyakan seberapa rentan sistem kita yang lain,” tegasnya.

Lebih jauh, DEEP mendorong evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur digital di lingkungan Pemkab Kuningan dan mendesak agar audit independen dilakukan untuk menilai efektivitas kerja Diskominfo.

“Jangan sampai Diskominfo hanya jadi operator website dan tukang dokumentasi kegiatan. Ini saatnya mereka unjuk kerja nyata di bidang pengamanan informasi,” tandasnya.

Ia juga menyinggung kegagalan komunikasi publik terkait insiden serupa sebelumnya, seperti layanan WhatsApp Lapor Meleset yang sempat viral namun menghilang tanpa penanganan tuntas.

“Jangan sampai pola lama terulang: sibuk saat viral, tapi hilang arah ketika atensi publik mereda. Ini bukan soal reputasi semata, tapi soal keamanan negara di level lokal,” tutupnya.

/Moris